kejadiananeh.com

Jeratan Sanksi di Lahan Pertambangan

Menjalani usaha tidak hanya persoalan pemasaran, riset pasar, produksi dan distribusi. Ada lagi satu hal yang juga penting untuk dipikirkan oleh para pengusaha, yaitu persoalan hukum. Tak sedikit mereka yang datang ke kantor lawfirm ketika masalah sudah terlanjur rumit, dimana mereka melanggar hukum karena sejak awal mengabaikannya.

Hal ini akan berlaku ke usaha di bidang apapun termasuk pertambangan. Karena sudah diatur dalam Undang-undang Minerba, bahwa aktivitas pertambangan harus dijalankan dengan ijin. Bahkan di tempat paling pelosok sekalipun, tetap menjadi kewenangan dari pemerintah, jadi setiap pengusaha yang ingin menambang, harus dengan ijin dari pemerintah.

Sanksi Pidana bagi Pelanggar

Dalam UU Minerba yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 16 Desember 2008, ada dua sanksi yang bisa diterapkan terhadap pelanggar. Yaitu sanksi administratif diatur dari pasal 151 hingga 157 dan sanksi pidana diatur pasal 158 sampai 165.

Jika perusahaan terbukti melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin, maka badan usahanya akan dikenai sanksi denda dan penjara untuk jajaran direksi. Bahkan juga ada pemberatan sepertiga kali dari maksimal denda yang diterapkan. Biasanya sejak awal mereka tidak mendatangi konsultan hukum pertambangan, sehingga mengabaikannya.

Padahal itu belum termasuk pidana tambahan, dimana mereka juga bisa dikenai :

  • Ijin usaha atau status badan hukum dicabut oleh pemerintah. Aturan ini berdasarkan pasal 163 UU Minerba. Tentu saja jika perusahaan itu dikenai pidana ini, mereka harus berusaha dan mengurus ijin usaha dari awal jika ingin menjalankan aktivitas usahanya lagi.
  • Barang yang digunakan untuk melakukan aktivitas penambangan ilegal juga akan diambil oleh pemerintah
  • Keuntungan yang didapatkan dari aktivitas penambangan ilegal juga diambil oleh pemerintah
  • Membayar kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan ilegal kepada pihak yang mengalaminya

Sanksi Administratif bagi Pelanggar

Ini juga yang membuat pentingnya mendatangi kantor lawfirm sebelum menjalankan usaha. Karena UU Minerba sangat ketat aturannya, karena bahkan badan usaha yang sudah memiliki ijin pun tetap bisa mendapat sanksi administratif. Baik mereka pemegang Ijin Pertambangan Rakyat, Ijin Usaha Pertambangan, hingga Ijin Usaha Pertambangan Khusus.

Daud Silalahi & Lawencon Associates (DSLA) Melayani Konsultan Hukum Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Alam

Mereka yang terbukti melanggar bisa mendapatkan sanksi mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara untuk sebagian hingga seluruh kegiatan pertambangan. Bahkan ijin-ijin yang sudah mereka dapatkan juga bisa dicabut. Meskipun jika Pemerintah Daerah tidak segera memberikan sanksi, pihak Menteri ESDM bisa mengambil alihnya.

Jadi Anda sudah paham sekarang, bahwa persoalan hukum tidak bisa disepelekan. Jika badan usaha terbukti melakukan pelanggaran, kerugian materiil bukan hanya dari denda, tapi juga dari ijin usaha yang dicabut. Belum termasuk pula kerugian karena aktivitas produksi yang berhenti. Karenanya sebelum terlambat, lebih baik mendatangi konsultan hukum Pertambangan untuk mendapatkan saran-saran hukum yang tepat.